Menteri Agama : UU Penistaan Agama Tidak Semestinya Dihapuskan

Meteri Agama Tidak Setuju UU Penistaan Agama Dihapuskan

Islamedia – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penistaan Agama masih sangat relevan diberlakukan dalam kondisi saat ini.

Pernyataan Lukman ini disampaikan untuk menanggapi usulan sejumlah Antropolog akan mengajukan pasal penistaan agama ke Mahkamah Konstitusi, saat menemui Presiden Jokowi kemarin, Senin (16/1/2017).

Harus diketahui latar belakang lahirnya UU Nomor 1 tahun 1965 karena ketika tahun 65 banyak sekali orang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama, ahli agama lalu menyebarkan ajaran agama yang justru bertolak belakang dari esensi agama itu sendiri,” jelas Lukman di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir inilah.com, Selasa (17/1/2017).

Lukman mengungkapkan bahwa UU Penistaan Agama tidak semestinya dihilangkan, namun didudukan secara semestinya. “Sebenarnya, Undang-undang itu lahir untuk menjaga agar prinsip-prinsip dasar, pokok-pokok agama tentu tidak boleh dinista, dinodai oleh siapa pun. Itu pernah diuji di MK dan MK memutus bahwa Undang-undang itu masih sangat relevan untuk konteks keindonesiaan kita,” ujar Lukman.

Lebih lanjut Lukman menegaskan bahwa pemberlakukan UU ini harus dimaknai bahwa Undang-undang itu dalam rangka sebenarnya agar masing-masing ajaran agama, khususnya terkait dengan pokok-pokok atau isi ajaran agama itu tidak lalu kemudian disimpangi oleh siapapun juga lalu menimbulkan kerawanan sosial yang tidak semestinya. Jadi harus dilihat Undang-undang itu dari sisi prefentif. [islamedia]

Facebook Comments

You may also like

Menteri Agama Tegaskan Nikah Mut’ah Syiah Bertentangan dengan Ajaran Islam dan Melanggar Aturan Negara Indonesia

Islamedia – Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin akhirnya