‘Evaluasi Pembatalan Reklamasi Bukti Pemerintah Jokowi Tunduk Pada Pengembang’

Islamedia – Proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang telah dibatalkan oleh Menteri Kemaritiman sebelumnya Rizal Ramli, kini tengah dievaluasi ulang statusnya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca : Setelah Rizal Ramli Dicopot, Luhut Evaluasi Ulang Pembatalan Proyek Reklamasi Pulau G, Ada Apa?

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menilai, langkah tersebut semakin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah Joko Widodo kepada kepentingan rakyat kecil.

Evaluasi status pembatalan reklamasi Pulau G menunjukkan pemerintah saat ini tunduk di bawah kepentingan korporasi, bukan melayani dan melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya, seperti dilansir republika, Rabu (3/8).

Rencana evaluasi status proyek tersebut oleh Luhut, tambah Halim, seakan mengonfirmasi dugaan bahwa pencopotan Rizal Ramli dari jabatan Menko Maritim oleh Jokowi, beberapa waktu lalu, hanya untuk mengamankan kepentingan para pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Dari awal, kami sudah curiga perombakan Menko Maritim memang berkaitan dengan upaya memuluskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya Pulau G,” lanjutnya.

Luhut mengaku tengah mengevaluasi status pembatalan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dengan mengundang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan pihak dari Rotterdam (Belanda) untuk melakukan kajian.

Kita harus jernih melihat ini. Jangan banyak omong yang tidak jelas. Saya akan lihat jernih dan saya tidak suka orang ‘ngomong’ kita enggak ngerti atau apa. Saya hanya ingin menegakkan peraturan dan ketentuan yang ada. Tidak lebih dan tidak kurang,” ujar Luhut. [republika/islamedia]

Facebook Comments

You may also like

Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, PKS Pertimbangkan Usulan Hak Interpelasi Terhadap Ahok

Islamedia – Hak interpelasi terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)