Gandeng KPK, Jabar Bentuk Sentra Layanan Pelatihan & Pemberdayaan TKI Terintegrasi

KOTA BANDUNG – Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen dalam memperbaiki tata kelola layanan TKI di Jawa Barat. Hal ini pun diwujudkan dengan pembentukan Sentra atau Poros Layanan Pelatihan & Pemberdayaan TKI Terintegrasi.

Pemprov Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menggelar rapat koordinasi terkait hal tersebut di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Jumat (13/5/2016).

Selain dengan KPK, program ini juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum & HAM, BNP2TKI, Bank Indonesia, OJK, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, serta 9 kepala daerah di Jawa Barat, yaitu Pemkab Bandung, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Majalengka, Indramayu, Karawang dan Cirebon. Kesembilan daerah tersebut merupakan daerah dengan pengirim TKI terbesar di Jawa Barat.

Dalam acara ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahannya dalam memperbaiki tata kelola pengiriman TKI mulai dari hulu (daerah asal pengirim TKI) hingga hilirnya.

“Pertemuan ini merupakan komitmen kita bersama untuk memperbaiki mekanisme pengiriman TKI kita dari hulu sampai ke hilir. Sampai ke hulu (lagi) ketika mereka (TKI) kembali ke tanah air,” ungkap Aher dalam sambutannya.

“Makanya disini juga ada layanan Purna TKI bagi mereka yang tidak ingin kembali jadi TKI. Jadi layanan terpadu disebutnya, ada juga layanan perlindungan termasuk pinjaman dana dan ini harus dilakukan dengan baik. Karena kalau TKI ini bekerja 2 tahun di luar negeri, sesungguhnya cuman 1,5 tahun. Karena 6 bulannya itu seluruh gaji mereka digunakan untuk membayar pinjaman dana persiapan mereka menjelang pergi ke luar negeri dan biasanya persiapannya bersifat ijon,” ujar Aher.

Aher pun berharap hal tersebut bisa diselesaikan dengan melibatkan semua pihak. Menurut Aher, mekanisme yang benar dalam pengiriman TKI ini secara administrasi haru tercatat di dinas atau lembaga terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja setempat. Untuk itu, Aher ingin regulasi yang selama ini memberikan izin kepada pengerah tenaga kerja segera di cabut, karena selama ini izin tersebut tidak diketahui oleh Bupati/Walikota setempat.  

“Kita ingin ada segera perubahan, perubahan yang mendasar yakni regulasinya diubah – yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan azas keselamatan WNI di luar negeri dicabut buru-buru,” harap Aher.

Untuk itu, program Poros Layanan TKI Terintegrasi ini memiliki 7 (tujuh) layanan bagi TKI dan keluarganya. Pelayanan itu meliputi layanan terpadu satu pintu, perlindungan online, pinjaman dana bagi TKI dan keluarganya, pemberdayaan TKI Produktif, layanan informasi produk TKI, penyediaan fasilitas Indonesian Migrant Workers Institute (IMWI), dan penyelesaian asuransi eks TKI Korea.

“Penata kelolaannya mudah-mudahan bisa dilakukan sesegera mungkin ya dan bisa selesai secara total akhir Desember 2016. Jadi 2017 sudah wajah baru (tata kelola TKI),” kata Aher.

Selain itu, secara bertahap juga akan disediakan layanan untuk memfasilitasi keluarga TKI mendapatkan akses Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan PKH di 9 daerah kabupaten yang menjadi kantong-kantong pengirim TKI terbesar di Jawa Barat. [islamedia/abe]

Facebook Comments

You may also like

Ahmad Heryawan Bacakan Puisi Kemanusiaan untuk Aleppo di Pusat Perfilman Usmar Ismail

Islamedia – Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam (PUI)