Fasilitasi Program Layanan TKI, KPK Sebut Jabar Bisa Jadi Pilot Project Bagi Provinsi Lain

KOTA BANDUNG – Hadir pada acara peluncuran program Sentra Layanan Pelatihan & Pemberdayaan TKI Terintegrasi (Baca: Gandeng KPK, Jabar Bentuk Sentra Layanan Pelatihan & Pemberdayaan TKI Terintegrasi), Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan program tersebut hadir untuk mengatasi banyaknya praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi pada layanan TKI. Kondisi ini sangat kontras dengan besarnya kontribusi para TKI yang kerap disebut “Pahlawan Devisa” terhadap perekonomian negara dalam bentuk remitansi yang mencapai Rp 130 Triliun pada 2015.

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang menerapkan program ini. Untuk itu, menurut Laode, Jawa Barat bisa menjadi pilot project bagi provinsi lainnya di Indonesia dalam memberikan layanan terintegrasi bagi TKI ini.

“Alasan Jawa Barat yakni karena Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak mengirimkan TKI-nya. Kedua, adanya komitmen dari Gubernur dan beberapa Bupati untuk siap melaksanakan program ini. Ketiga, karena dekat dengan Jakarta, sehingga kalau sukses disini koordinasi dengan provinsi yang lain bisa mudah,” tutur Laode usai acara.

Laode pun menjelaskan bahwa keberadaan KPK dalam program ini sebagai fasilitator antara pemerintah daerah dengan lembaga lainnya terkait TKI, serta untuk mengawasi sejauh mana efektifitas program tersebut berjalan.

“Fungsi KPK hanya menjadi tempat bertemu yang biasanya pemda dengen beberapa kementerian itu tidak mau berkoordinasi, KPK menyiapkan ruang untuk mereka berkoordinasi. Lalu setelah itu KPK juga akan memonitor sejauh mana pelaksanaan program ini. Tadi kan sudah sepakat tandatangan, nanti mungkin 3 bulan lagi kita lihat. Kalau misalnya tidak dijalankan dengan baik kita akan laporkan ke Presiden,” papar Laode.

Jumlah TKI asal Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami penurunan hingga lebih dari 50%. Namun antusiasme warga Jawa Barat untuk menjadi TKI masih cukup tinggi. Pada tahun 2011 tercatat jumlah TKI asal Jawa Barat sebanyak 150.123 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlahnya sebanyak 63.029 orang.

Dari tahun ke tahun, jumlah TKI asal Jawa Barat masih didominasi oleh sektor Informal dibandingkan dengan TKI yang bekerja di sektor Formal, dengan rasio hampir mencapai 2:1. Berdasarkan data penempatan TKI asal Jawa Barat per Desember 2015, TKI asal Jawa Barat di sektor Informal sebanyak 41.920 orang, dan TKI di sektor Formal sebanyak 21.109 orang.

Dari aspek gender, jumlah TKI Perempuan hampir mencapai empat kali lipat dibandingkan TKI Laki-Laki, yaitu TKI Perempuan sebanyak 50.329 orang dan TKI Laki-Laki sebanyak 12.700 orang. Pada sektor Formal, jumlah TKI Laki-Laki lebih mendominasi dengan persentase 58,6% atau sebanyak 12.351 orang, sedangkan pada sektor Informal jumlah TKI Perempuan persentasenya mencapai 99,9% atau sebanyak 41.571 orang.

Terdapat 9 kabupaten di Jawa Barat yang menjadi kantung-kantung TKI. Dari yang jumlahnya tertinggi hingga terendah secara berturut-turut, yaitu: Kabupaten Indramayu (71.377 orang), Cirebon (44.416 orang), Cianjur (30.951 orang), Subang (25.516 orang), Karawang (23.855 orang), Sukabumi (22.611 orang), Majalengka (15.869 orang), Bandung (11.119 orang), dan Purwakarta (8.088 orang). Secara keseluruhan, jumlah TKI asal Jawa Barat ini mencapai 23,12% dari jumlah TKI nasional.

Turut hadiri pada acara peluncuruan program ini Sekretaris Utama BNP2TKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pimpinan OJK Jabar Banten, Sekda Jawa Barat, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar, para Asisten, Kepala Biro dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Wakil Bupati Subang, Kepala BP3TKI Bandung, Kepala P4TKI Bekasi, serta para tamu undangan lainnya. [islamedia/abe]

Facebook Comments

You may also like

Ahmad Heryawan Bacakan Puisi Kemanusiaan untuk Aleppo di Pusat Perfilman Usmar Ismail

Islamedia – Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam (PUI)