Keluarkan Izin Reklamasi, KPK akan ‘Incar’ Ahok

Islamedia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak cepat memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus suap reklamasi yang melibatkan PT. Agung Podomoro Land.

Dilansir okezone, Sabtu (02/04/2016), KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang biasa disapa Ahok ini akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.

“KPK akan memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terkait perizinan kepada Agung Podomoro Land karena Perda dan Amdalnya belum keluar yang menjadi payung hukum reklamasi pantai utara Jakarta,” ujar Agus di Surabaya, Sabtu (2/4/2016).

Sebagaimana diketahui, dua bulan setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI, tepatnya 23 Desember 2014 silam, Ahok untuk pertama kalinya menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.

Izin berupa keputusan gubernur dengan nomor 2238 tahun 2014 tersebut dikeluarkan untuk PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL), agar bisa melakukan pembangunan Pulau G (Pluit City) seluas 161 ha.

Padahal, menurut Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil KKP Sudirman Saad, wilayah pesisir DKI Jakarta itu sudah masuk dalam kawasan strategis nasional yang seharusnya surat izin dikeluarkan Menteri, bukan Gubernur.[islamedia/okzn/YL]

Facebook Comments

You may also like

Pernah Hutang Riba 2,1 Miliyar, Inilah 8 Langkah Cara Melunasinya

Islamedia –┬áPengusaha sukses asal Yogyakarta bernama Saptuari Sugiharto