Mendagri : Perda Jilbab Aceh Melanggar HAM, Harus Dicabut

Melanggar HAM, Mendagri Akan Cabut Perda Jilbab Aceh

Islamedia –┬áMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mencabut peraturan daerah (perda) yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang seperti perda kewajiban menggunakan Jilbab bagi wanita di Aceh.

Tjahjo menganggap perda kewajiban Jilbab bagi wanita di Aceh melanggar HAM, mengingat tidak semua wanita Aceh beragama Islam.

Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim. ” ujar Tjahjo sebagaimana dilansir inilah, selasa(23/2/2016).

Sebelum melakukan pencabutan perda Jilbab Aceh, kementerian dalam negeri akan meminta pemerintah setempat untuk memgoreksi kembali perda tersebut.

Kalau batas waktu sampai gubernur belum melaksanakan, ya Kemendagri punya salinannya, langsung kami coret, ada kewenangan tapi kami menghargai daerah itu,” tegas Tajhjo. [islamedia/mh]

Facebook Comments

You may also like

Mendagri : Daerah Lain Jangan Membuat Perda Jilbab Seperti Aceh

Islamedia – Meskipun membantah akan mencabut Perda Jilbab