Seringnya Ralat Kebijakan, Sistem Koordinasi Presiden dan Menteri Dipertanyakan

Islamedia –¬† Pembatalan pelarangan Go-Jek oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat teguran oleh Presiden Jokowi memperlihatkan sistem koordinasi antara Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dipertanyakan. Hal ini disampaikan oleh pengamat media sosial Eko Setiawan saat dimintai pendapatnya terkait polemik Go-JEK

Sangat Jelas ini namanya tidak kompak antara presiden dan menteri dalam¬† mengeluarkan kebijakan. Sistem koordinasi Presiden dan Menteri dipertanyakan” ujar Eko kepada Islamedia, jum’at(18/12/2015).

Menurut Eko seharusnya hal ini tidak akan terjadi bila sistem koordinasi antara Presiden dan Menteri terjalin dengan baik, kebijakan yang menyangkut publik seharusnya melalui proses uji kelayakan.

Surat Pelarangan beroperasi Go-Jek bernomor UM.3012/1/21/Phb/2015 sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sejak 9 November 2015. Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan antara Presiden dan Menteri itu melakukan uji kelayakan kebijakan” tambah Eko.

Lebih lanjut apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membatalkan larangan Go-Jek ini sebenarnya secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden bisa menurun. Mengingat kejadian ini bukan kali pertama Presiden meralat kebijakan yang dikeluarkan menterinya sendiri. [islamedia/mh]

Facebook Comments

You may also like

Presiden Jokowi Perintahkan Evaluasi Media Online Penebar Hoax dan Provokasi

Islamedia – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan