Upaya Membungkam Oposisi, UU Anti Teror Baru Mesir disahkan el-Sissi

810

Islamedia – Pengesahan UU anti teror baru Mesir mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, salahsatunya dari Human Rights Watch.

Pada Rabu (19/08/2015), kelompok penggiat HAM ini menyampaikan kritikannya terhadap dengan UU anti teror tersebut, menurut mereka definisi yang terlalu luas mengenai apa yang dimaksud tindakan terorisme yang bisa berakibat warga Mesir terkena hukuman keras atas sesuatu yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai protes sipil.

Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Nadim Houry mengatakan, dengan UU anti teror baru ini, presiden Mesir mengambil langkah yang akan menjadikan hukum keadaan darurat sebagai UU negara untuk membungkam gerakan oposisi .

Lebih lanjut Houry menjelaskan, pemerintahan el-Sissi telah melengkapi diri dengan kekuasaan yang lebih besar untuk menumpas para pengkritik dan oposisi dalam perang melawan terorisme yang tidak jelas.

Sebagaimana dilansir BBC, Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sissi menandantangani UU anti teror pada hari Ahad (16/8/2015) lalu, kurang dari dua bulan setelah berjanji untuk memperkokoh kebijakan anti-teror menyusul pemboman di Kairo yang menewaskan seorang jaksa tinggi Mesir.

Di antara pasal-pasal yang tercantum dalam UU itu adalah maksimal hukuman mati bagi mereka yang membentuk atau memimpin kelompok teror, hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang mendanai terorisme, dan hukuman penjara bagi mereka yang memprovokasi atau berusaha memprovokasi serangan.[islamedia/YL]

Facebook Comments