Tuntas Bantu Rohingya, KNSR Gelar Sarasehan Nasional

Pengung

Islamedia – Terdamparnya hampir seribuan pencari suaka dari etnis Rohingya kembali berulang medio 2015 ini. Penolakan oleh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara lewat kekuatan militer lautnya, membuat kisah pelarian mereka semakin dramatis. Tak terkecuali Indonesia yang mengirim TNI Angkatan Laut untuk mendorong kapa-kapal kayu yang mengangkut mereka—termasuk anak-anak dan perempuan di dalamnya – kembali ke tengah lautan usai memberi bekal makanan dan minuman secukupnya. Semata tindakan itu untuk mencegah pencari suaka dari Negara Burma ini mencapai daratan Indonesia.

Ada beragam alasan yang melatari mengapa Pemerintah Indonesia melakukan itu. Mulai dari kekuatiran timbulnya problema sosial, membebani APBN, hingga kuatir dengan timbulnya penyebaran beragam penyakit menular. Yang menarik, upaya pemerintah pusat justru direspon berbeda oleh sejumlah nelayan Aceh. Dengan alasan kemanusiaan, mereka menjemput kapal-kapal kayu itu dan membawa pencari suaka itu ke daratan Aceh. Masyarakat Aceh, dari semua kelompok, termasuk ulama dan pejabat daerah, menyambut dan melayani mereka sebagai tamu yang harus dimuliakan.

Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR)—komite gabungan berbagai lembaga, ormas serta  elemen masyarakat–dan Lembaga Kemanusian Aksi Cepat Tanggap (ACT), menjadi pihak yang hadir paling awal untuk melayani pencari suaka ini pada tahap emergency. Hubungan harmonis dengan jajaran Pemerintah Kabuoaten Aceh Utara dan stakeholder lainnya, berbuah pada kepercayaan besar bupati setempat untuk membangun sebuah kawasan hunian yang terintegrasi bagi pencari suaka etnis Rohingya ini.

Pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, di atas tanah seluas 5 (lima) hektare milik Pemkab Aceh Utara, merupakan bentuk program berkelanjutan yang dijalankan KNSR dan ACT dalam menangani pencari suaka etnis Rohingya di Aceh Utara. “Berkat dukungan luas dari masyarakat Indonesia, serta elemen masyarakat sipil Indonesia dan dari 17 negara, kami berhasil membangun ICS hingga menjadi ikon percontohan pengelolaan asylum seeker berstandar internasional,” jelas Presiden KNSR, Syuhelmaidi Syukur.

Bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Rohingya di Blang Adoe, KNSR juga berdiri di garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan pemmpin lokal (kepala desa dan tokoh masyarakat), pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya yang terkait dengan kebijakan serta keterlibatan dalam penanganan Rohingya di Aceh.  KNSR sampai saat ini bahkan masih terlibat langsung dalam beberapa hal yang berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan kenyamanan pengungsi di shelter. “Kami ingin terus menjaga suasana kondusif, agar tidak ada persoalan sosial yang muncul antara masyarakat sekitar dengan pengungsi yang menjadi warga ICS,” tambah Syuhel.

Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, Thomas Vargas, dalam kesempatan bertemu dengan KNSR dan Satgas memberi apresiasi kepada Indonesia yang telah memulai langkah penting menanggulangi pengungsi dengan cara-cara yang humanis. Diantaranya menyediakan berbagai fasilitas lengkap di dalam shelter.

“Saya sama sekali tidak melihat apa yang sudah diupayakan ini sebagai sesuatu yang buruk, sehingga harus dicitrakan buruk. Sebab pengelolaan shelter ini telah melibatkan banyak institusi atau organisasi lokal, regional maupun internasional. Sehingga ini menjadi tanggungjawab bersama, termasuk UNHCR dan organisasi internasional lainnya,” papar Vargas.

Kini, di tengah penanganan lanjutan dan persiapan empowering yang akan dijalankan di lingkungan ICS Blang Adoe, Aceh Utara, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Polhukam cq.Deputi V Kemenko Polhukam, selaku pengampu Desk Penanganan Penyelundupan Manusia,  Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S), mendorong Pemprov Aceh memimpin langsung penanganan Rohingya di Aceh. KNSR dan ACT lagi-lagi mendapat kepercayaan untuk membangun ICS-II di Desa Blang Adoe, Aceh Utara, yang kelak akan menjadi lokasi penampungan bagi penyatuan pengungsi Rohingya yang kini masih tersebar di beberapa lokasi lain di Aceh.

Persoalan besar lainnya adalah, kekerasan demi kekerasan pada etnis Rohingya di Myanmar (Burma) yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Karena itu bukan tak mungkin, pencarian suaka dari etnis Rohingya ini akan terus terjadi dalam gelombang yang lebih besar. Hal ini menjadi pendorong perlu segera dilaksanakan Konferensi Nasional Tuntas Menolong Rohingya, dengan tema: “Konsolidasi dan Diplomasi Indonesia atas Myanmar: Pulihkan Hak Rohingya Seutuhnya”.

Menghadirkan pembicara seperti Ketua DPR-RI, Prof. DR. Bachtiar Aly (Komisi I DPR RI), Nasir Jamil (Komisi III DPR-RI), akademisi Heru Susetyo Ph.D (FH-UI), Imam Akbari (SVP ACT Foundation), Wakil Gubernur Aceh Mudzakir Manaf serta perwakilan UNHCR Indonesia,  Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Politik Hukum dan HAM RI, konferensi ini  berupaya mendorong berbagai upaya agar Pemerintah RI  segera membuat regulasi tentang penanganan pengungsi pencari suaka dan berupaya mengajak negara anggota ASEAN menekan Pemerintah Myanmar guna menerima kembali seluruh warga etnis Rohingya di negeri mereka.

“Konferensi Nasional ini juga diharapkan jadi momentum meresonansi perjuangan kemanusiaan, memastikan bersatunya banyak pihak untuk menolong tuntas etnis Rohingya,  memuliakan hak-haknya sebagai warga sebuah negara, sekaligus sebagai umat manusia,” jelas Syuhel.

Saat upaya di tingkat nasional ini menampakkan hasil, maka upaya menyatukan pandangan dan perhatian pada etnis Rohingya akan ditingkatkan ke tahap internasional. KarenaNYA, Desember nanti, Konferensi Internasional Rohingya telah dirancang untuk digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. “Dengan begitu keinginan untuk membangun situasi kondusif sukses diplomasi Indonesia (pemerintah dan masyarakat sipil) memulihkan hak-hak sosial-politik (kewarganegaraan) etnis Rohingya di Myanmar akan tercapai,” tutup Syuhel.[islamedia/act/YL]

Related Posts

Facebook Comments