Tolak PP Pengupahan, Jutaan Buruh Akan Ikuti Mogok Nasional

Mogok nasional yang akan dilakukan serentak besok, 24 November hingga 27 November 2015, akan diikuti sekitar empat juta buruh dari berbagai organisasi.

Penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan akan menjadi isu utama mogok nasional tersebut.

Dijelaskan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI) Nining Elitoss, PP tersebut telah melanggar hak berserikat dan berunding yang dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga ditolak jutaan buruh.

“Awalnya memang kami belum berunjuk rasa secara bersama-sama. Namun karena ini demi kepentingan rakyat yang lebih luas, kami memutusakn untuk bersatu sampai pemerintah mencabut PP Nomor 78 tahun 2015,” ujarnya.

Dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Senin (23/11), Nining, juga menerangkan bahwa pemberlakuan PP tersebut membuat peran Dewan Pengupahan di daerah yang terdiri dari pemerintah-pengusaha-buruh menjadi tidak efektif.

Dilansir cnn, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuturkan, sudah ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pengusaha bagi buruh yang ikut aksi. Meski demikian, buruh menyatakan tidak takut.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebelumnya mengatakan, Dewan Pengupahan tetap berfungsi walau ada peraturan tentang pengupahan.

Selain itu, dewan juga turun ke perusahaan untuk membantu serikat pekerja dalam memperjuangankan pengupahan yang mempertimbangakan masa kerja, produktivitas, dan prestasi.

“Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Hanif. [cnn/islamedia]

Facebook Comments