Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, PKS Pertimbangkan Usulan Hak Interpelasi Terhadap Ahok

Ahok Larang Sekolah Negeri di Jakarta Mewajibkan Siswi Muslim Berjilbab

Islamedia – Hak interpelasi terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meminta penjelasan terkait keputusannya yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta kepada sejumlah perusahaan pengembang tanpa didasari dengan peraturan daerah (perda) tengah dipertimbangkan saat ini oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta.

‪Proses hukum terkait dengan reklamasi kini sedang berjalan. Kami akan menunggu dulu sambil terus berkomunikasi dengan partai-partai lain (sebelum mengusulkan hak interpelasi),” terang Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, Jumat (14/10).

Namun, dikarenakan konsentrasi partai-partai sekarang ini lebih banyak terserap kepada pelaksanaan Pilkada DKI 2017, maka, menurut Suhaimi, peluang yang dimiliki DPRD untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Ahok saat ini terbilang kecil. ‬

‪”Sebentar lagi gubernur akan mengambil cuti guna menghadapi Pilkada. Tentunya hak interpelasi itu enggak mungkin digunakan saat ini. Meskipun secara legal DPRD punya hak tersebut, tetapi kami tetap harus memperhatikan hitung-hitungannya, baik dari sisi waktu maupun dari sisi politisnya,” kata Suhaimi, seperti dilansir Republika.

Sementara itu, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Ima Mayasari mengatakan, pengesahan Raperda RZWP3K dan Raperda RTRKS Pantura Jakarta oleh DPRD DKI tidak akan menghapus pelanggaran yang dilakukan Ahok saat menerbitkan izin reklamasi kepada sejumlah pengembang sebelumnya.

Sesuai konstruksi hukum, dua raperda itu harus disahkan terlebih dahulu sebelum izin reklamasi diterbitkan oleh gubernur. Kalau urutannya tidak demikian, itu sudah pasti cacat hukum,” terang Ima.

Ima melanjutkan, tidak adanya Perda RZWP3K merupakan salah satu yang menjadi pelanggaran dalam substansi penerbitan izin reklamasi Teluk Jakarta oleh Ahok. Padahal, UU Nomor 1 Tahun 2014 telah menegaskan, perda tersebut harus ada terlebih dulu sebelum izin reklamasi diterbitkan.

Maka dari itu, jelas Ima, semua izin reklamasi yang sudah dikeluarkan Ahok sudah dipastikan cacat hukum, sehingga harus dibatalkan.

Tidak hanya izin reklamasi Pulau G, tapi izin untuk Pulau F,I, dan K juga harus dicabut, karena semuanya bermasalah. Kesalahannya sangat fatal!” ucapnya. [republika/islamedia]

Related Posts

Facebook Comments