PKS Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi

Kisruh pungutan Dana Ketahanan Energi yang menjadi kebijakan Menteri ESDM terus memunculkan polemik luar biasa. ‘Kado akhir tahun’ pemerintahan Jokowi JK ini dinilai sebagai kegagalan terhadap ajaran Trisakti Soekarno.

“Ini namanya ngawur, mengusung Trisakti tetapi menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik dan tidak pandai menjaga stabilitas harga bahan pokok, terakhir rakyat dipukul dengan pungutan subsidi Dana Ketahanan Energi,” ujar Politisi PKS, Refrizal, Selasa (29/12).

Refrizal tegas meminta agar pemerintah segera mencabut aturan Menteri ESDM yang memberatkan rakyat banyak tersebut.

Dilansir oleh Republika, Ia menjelaskan, pemerintah yang mengusung kebijakan Trisakti bermakna bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun menjadi hal yang aneh ketika rakyat justru yang memberi subsidi pada pemerintah.

Tambahnya, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan (keuangan negara) harus melalui UU. Oleh karena itu, jika sebuah kebijakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan maka dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum.

”Ingat, DPR bisa melakukan angket atau interpelasi terhadap indikasi pelanggaran UU yang dilakukan oleh Presiden,” tegas Refrizal.

Politisi senior PKS tersebut juga menjelaskan, seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat.

“Jadi kebijakan memungut subsidi dari rakyat untuk Dana Ketahanan Energi ini seperti jaka sembung naik ojek, gak nyambung jek. Tidak nyambung antara dasar hukum dengan kebijakan yang dibuat,” sindir pria ini. [republika/islamedia]

Facebook Comments