PKS Keberatan Mendagri Cabut Perda Miras Yogyakarta

PKS Keberatan Mendagri Cabut Perda Miras Yogyakarta

Islamedia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan akan mencabut Peraturan daerah (Perda) tentang pengaturan minuman keras (miras) untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal di DIY Perda Miras dan Larangan Oplosan baru diundangkan setahun lalu.

Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Arief Budiono mengatakan, Mendagri memang punya kewenangan untuk mencabut Perda. “Namun jangan digeneralisir, jangan digebyah uyah,” Ujar Arief, Selasa (24/5/2016).

Arief mengatakan, Perda Miras substansinya adalah mengatur bukan melarang. Perda Miras sudah menempatkan agar Miras tidak dijual bebas.

Untuk mendapatkan diatur hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan,” kata Politikus dari Dapil Gunungkidul.

Atas dasar itu, Fraksi PKS DPRD DIY meminta agar rencana pencabutan perda Miras ditinjau ulang.

Aspeknya untuk mengatur, sehingga tidak alasan untk membatalkan Perda Miras. Itu tidak menganggu iklim investasi dan pariwisata,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY ini mengungkapkan, selama ini memang ada aturan tentang pengaturan peredaran Miras melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Tapi nyatanya itu tidak efektif. Justru dengan Perda itu akan menjadi efektif, kita minta itu ditinjau ulang” imbuhnya.

Rencananya, Kamis (26/5/2016) delegasi fraksi-fraksi di DPRD DIY akan berkonsultasi ke Jakarta, salah satunya ke Kemendagri. Dalam konsultasi di Kemendagri tersebut, perwakilan dari Fraksi PKS akan meminta secara langsung agar pencabutan Perda Miras ditinjau ulang.

sumber : jogja.pks.id

[islamedia]

Facebook Comments