Perpanjang Kontrak Freeport, Pemerintah Langgar Undang-Undang

Islamedia – Merespons surat jaminan perpanjangan kontrak karya Freeport, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Kartika Nur Rakhman memandang, pemerintahan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021. Dia menuturkan, menurut UU tersebut, pemerintah seharusnya sudah tidak bisa memberikan skema kontrak karya kepada perusahaan asing mana pun untuk mengelola kekayaan alam Indonesia.

“Surat jaminan perpanjangan kontrak karya Freeport oleh Kementerian ESDM itu artinya apa? Itu adalah sinyal pemerintah membuka jalan kontrak kerja Freeport yang baru pasca-2021 mendatang. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. KAMMI akan mendorong dibuatnya pansus oleh DPR jika pemerintah tetap berniat memperpanjang kontrak karya Freeport,” tegas Nur Rakhman.

Nur Rakhman menilai selama ini pemerintah lemah dan terkesan tidak tegas terhadap Freeport. Terlalu banyak keleluasaan yang dimiliki Freeport hingga kini. Salah satu di antaranya, izin ekspor konsentrat ke luar negeri masih saja diberikan oleh Kementerian ESDM. Mestinya pemerintah tegas mendorong pemurnian konsentrat di dalam negeri. Dia meyakini, dengan demikian Freeport akan lebih bisa transparan dalam usaha pengelolaan kekayaan bumi Indonesia.

“Izin perpanjangan ekspor konsentrat oleh Kementerian ESDM lagi-lagi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. KAMMI berharap Presiden Jokowi tidak dikendalikan oleh siapa pun. Presiden harus mampu menjalankan Tri Sakti dan Nawa Cita sebagaimana yang sering disitir dapat mendorong kedaulatan sepenuhnya,” tukasnya.[islamedia/kammi/YL]

Facebook Comments