Pemkot Solo Larang Buka Puasa Bersama Atas Nama SKPD

Islamedia – Pemerintahan Kota (pemkot) Solo mengeluarkan kebijakan kontroversial yang menyinggung umat Islam, melalui Surat Edaran (SE) larangan buka bersama (bukber) dan halalbihalal yang mengatasnamakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pihak Pemkot Solo berdalih bahwa larangan itu diberlakukan untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran SKPD.

Menanggapi keluarnya SE larangan buka bersama dan halal bi halal ini Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim langsung bereaksi dan menyatakan penolakanya.

Pemkot melarang bukber dan halalbihalal itu maunya apa? Kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan dana hasil iuran pegawai negeri sipil [PNS] apa juga tidak boleh? SE itu menimbulkan keresahan. Saya dapat aduan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Solo tentang adanya SE itu. Mereka juga resah dengan SE itu. Hal itu sudah menyangkut sara,” kata Umar sebagaimana dilansir Solopos, Rabu (1/7/2015).

Lebih lanjut Umar menyatakan keberadaan SE itu bisa menimbulkan reaksi luar biasa dari umat Islam yang memiliki tradisi bukber saat Ramadan dan halalbihalal. Dia mendengar ada kelompok-kelompok yang komplain dan mulai bergerak.

“Kami minta SE itu dicabut dan diganti dengan arahan supaya SKPD tidak menggunakan anggaran kalau tidak ada posnya. Jadi sifatnya umum, bukan pelarangan bukber dan halalbihalal. Hal itu sangat sensitif dan bisa menyinggung perasaan umat Islam,” ujar Umar.

Senada dengan ketua DPRD Solo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengkritik keras kepada Sekda yang mengeluarkan SE larangan bukber dan halalbihalal. Larangan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sugeng menegaskan bahwa SE tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

“Silaturahmi itu dibangun lewat bukber dan halalbihalal. Kalau melarang kegiatan itu berarti sama dengan melarang tradisi muslim. Kegiatan itu sebenarnya bisa jalan tanpa harus melanggar aturan. Kalau problemnya wajar tanpa pengecualian tidak bisa serta merta melarang kegiatan. Ini menjadi ironi di Solo,” ujar Sugeng.[islamedia/solo]

Facebook Comments