Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Akhirnya Gabung dalam Pembicaraan Damai Etnis Minoritas, Bagaimana dengan Rohingya?

Aung San Suu Kyi bertepuk tangan seusai pidato dari Jenderal Militer Myanmar (Foto: Reuters)

Islamedia – Aung San Suu Kyi yang partai pro-demokrasi pimpinannya bakal mengambil alih kekuasaan di Myanmar, tampak ikut serta untuk pertama kalinya dalam pertemuan pembicaraan resmi yang membahas isu perdamaian bagi beragam etnis minoritas di negara itu, demikian diangkat laman IINA mengutip Associated Press pada Selasa (12/1/2016) pekan lalu.

Kantor berita Reuters mengangkat laporan bahwa keputusan Suu Kyi untuk ikut serta itu, diambil pada menit-menit terakhir, dan memberikan kejutan bagi sebagian elemen rakyat Myanmar yang hadir. Sebelumnya, Suu-Kyu dikenal mengkritik platform pembicaraan damai tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai melalui pembicaraan itu pada Oktober lalu, juga sempat ditolak Suu Kyi karena ia menganggap itu hanyalah akal-akalan presiden berkuasa Thein Sein untuk meraup suara pemilih dari wilayah-wilayah etnis Myanmar.

Yasmin, muslimah Rohingya dan kedua anaknya (Foto: Telegraph)
Yasmin, muslimah Rohingya dan kedua anaknya (Foto: Telegraph)

Tetapi dalam pidato pembukaannya pada konferensi perdamaian itu, Suu Kyi mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk memajukan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani tahun lalu oleh pemerintah dengan tentara gerilya etnis. Namun, sejumlah kelompok etnis utama tidak menghadiri pertemuan itu dan juga tidak menandatangani pakta bersama.

Selama beberapa dekade, Myanmar menghadapi kondisi peperangan di dalam negerinya, menyusul tuntutan etnis-etnis minoritas yang meminta pemerintah pusat untuk memberi otonomi lebih luas.

Suu Kyi yang membawa partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan pada pemilu bersejarah November tahun lalu, menyatakan bahwa dengan mewadahi semua kelompok pemberontak untuk ambil bagian, bakal membuat pembicaraan gencatan senjata menjadi lebih efisien.

Sejumlah pakar menilai, kehadiran Suu Kyi dalam pertemuan satu meja dengan pihak militer, anggota parlemen, dan beberapa tentara pemberontak itu, menunjukkan pragmatismenya yang berniat memimpin Myanmar, kendati ada larangan konstitusi terhadapnya untuk menjadi presiden.

Presiden Myanmar Thein Sein sendiri berharap, bahwa kesepakatan gencatan senjata yang ditorehkan Oktober lalu, dapat menjadi pencapaian utama dari masa pemerintahannya yang akan berakhir sebentar lagi. Tetapi kegagalannya bersikap inklusif terhadap semua kelompok, membuat keefektifan perjanjian itu jadi diragukan.

Ibu-ibu muslimah Rohingya di kamp pengungsian di kota Sittwe, Rakhine, Myanmar (Foto: Telegraph)
Ibu-ibu muslimah Rohingya di kamp pengungsian di kota Sittwe, Rakhine, Myanmar (Foto: Telegraph)

Selain itu juga tidak ada laporan mengenai pengaruh positif pembicaraan damai itu terhadap muslim Rohingya. Pernyataan terakhir dari U Win Htein salah seorang tangan kanan Suu Kyi, seperti dilansir Telegraph pada November 2015 lalu menyebutkan, bahwa tindakan persekusi atas minoritas Myanmar belumlah menjadi prioritas.

“Kami punya prioritas lain, (yaitu) soal perdamaian, transisi kekuasaan secara damai, pembangunan ekonomi, dan reformasi konstitusi,” kata Htein saat itu.

Ia pun menyuarakan kembali retorika pemerintahan Thein Sein yang dibekingi militer saat ini, bahwa muslim Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

Pernyataan Htein itu dibantah Saed, muslim Rohingya warga negara bagian Rakhine. “Rakyat (yang diusir) itu berasal dari sini. Mereka tidak bisa disuruh pergi. Apa yang ia (Htein) katakan itu tidak ada maknanya,” kata Saed kepada Telegraph. (ismed/iina/reuters/telegraph)

Facebook Comments