Pemerintahan Persatuan Nasional Libya Diumumkan, Jalan Terjal Masih Membentang

Islamedia – Dewan Kepresidenan Libya mengumumkan pada hari Selasa (19/1/2016) kemarin, mengenai terbentuknya Pemerintahan Persatuan Nasional, setelah melewati pembicaraan yang ditengahi PBB, demi mengakhiri tahun-tahun pertumpahan darah.

PBB juga menyerukan kepada para anggota legislatif baik itu dari kubu Kongres Nasional Umum (GNC) yang berbasis di Tripoli maupun Majelis Al-Nuwwab yang berbasis di Tobruk, untuk menyokong pemerintahan baru tersebut. Jalan terjal masih membentang karena kurang dari setengah anggota parlemen menandatangani kesepakatan itu.

Pemerintahan persatuan itu sendiri dipimpin seorang dengan latar belakang pebisnis, Fayez Al-Sarraj. Diumumkan pihak pemerintah di laman Facebook, kabinet baru itu terdiri dari 32 menteri, dengan di dalamnya ada 1 orang perempuan.

“Saya ucapkan selamat kepada rakyat Libya dan Dewan Kepresidenan dalam pembentukan Pemerintahan Nasional,” kata utusan PBB Martin Kolber di akun Twitternya.

Pada 17 Desember tahun lalu, di bawah pengarahan PBB, kubu-kubu yang bertikai menyepakati pembentukan Dewan Kepresidenan yang terdiri dari 9 orang. Dewan inilah yang kemudian diberi tenggat 30 hari untuk membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional.

Jalan terjal
Terbentuknya pemerintahan persatuan nasional Libya itu, seperti dilansir AlJazeera, masih bakal disusul sejumlah tantangan. Mereka dituntut untuk membangun konsensus di dalam internal kabinet, membangun perimbangan perwakilan dari daerah-daerah secara adil, resiko hukum jika parlemen gagal mencapai kuorum, dan kesulitan operasional jika pemerintahan dijalankan dari Tripoli di mana banyak pihak masih menentang kesepakatan.

Lebih lanjut menurut ulasan Al Jazeera, pemerintahan persatuan juga dihadapkan pada dua prioritas utama yang harus dituntaskan. Pertama adalah prioritas politik yang mencakup pembuatan konstitusi Libya dan pelaksanaan referendum untuk penerapannya.

Sedangkan prioritas kedua adalah dalam hal keamanan, meliputi penghentian peperangan, penyusunan kerangka kesepakatan gencatan senjata, peleburan milisi ke dalam institusi negara, penarikan kelompok-kelompok milisi dari kota-kota dan permukiman penduduk, pelucutan senjata mengikuti jadwal yang jelas dan spesifik, serta memerangi terorisme. (ismed/iina/aljazeera)

Related Posts

Facebook Comments