PBNU : Permudah Penjualan Miras Bukan Kebijakan Tepat Atasi Pelemahan Ekonomi

Ilustrasi Razia Minuman Keras

Islamedia – Ditengah kondisi pelemahan ekonomi secara nasional, Pemerintah Jokowi melakukan berbagai upaya untuk menghadapi hal tersebut.

Salah satu diantaranya adalah upaya melakukan pelonggaran kebijakan penjualan minuman keras. Jika sebelumnya miras hanya boleh dijual di hotel dan supermarket, kebijakan baru akan menyerahkan penjualan miras kepada pemerintah daerah masing-masing.

Namun kebijakan tersebut mendapat kritik masyarakat, salah satunya dari PBNU, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud menyatakan upaya perubahan aturan penjualan minuman keras yang masuk dalam paket ekonomi ini tidak nyambung dengan tujuan untuk menarik investor.

“Ini hanya akal-akalan produsen minuman keras agar bisa yang memanfaatkan situasi pelemahan ekonomi nasional untuk kepentingannya,” Ujarnya, seperti dilansir laman NU online, Selasa (29/9/2015).

Jika penjualan miras tersebut diperuntukkan untuk menarik wisatawan, Menurutnya saat ini justru akses minuman keras untuk mereka sudah cukup karena wisatawan tinggalnya di hotel dan makannya juga di restoran dan di situ sebenarnya sudah diatur peruntukannya untuk mereka.

“Kalau tujuannya menarik dolar tetapi treatmen-nya menjual alkohol di kampung, ini tidak nyambung,” ungkapnya.[islamedia/YL]

Related Posts

Facebook Comments