Pansus Pelindo Keluarkan Rekomendasi, Fahri Hamzah : Kalau Diabaikan, Ada Akibat Serius

Meskipun laporan Pansus Hak Angket Pelindo II yang sudah menjadi keputusan DPR RI memang baru bersifat sementara, namun pemerintah tetap wajib menindaklanjuti.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Minggu (27/12)

“Memang nanti masih akan ada laporan akhir. Tapi kalau di tengah jalan sudah ketemu masalah dan ada rekomendasi yang sudah diketuk di rapat paripurna DPR, ya tetap harus ditindaklanjuti Pemerintah,” tegas Fahri.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak menghormati dan tidak mengabaikan hasil kerja DPR melalui Pansus Pelindo II yang sudah mengeluarkan rekomendasi.

“Itu sebabnya hak itu diberikan Konstitusi. Dan ini adalah cara menemukan kebenaran yang diduga-duga. Akhirnya kan (dugaan soal Pelindo) terbukti. Harusnya dihormati. Kalau tidak bisa bahaya secara politik. Karena temuan angket adalah temuan benar, sama dengan Century,” ujar Fahri.

“KPK saja sudah menetapkan tersangka. Itu proof. Tak ada alasan mengabaikan. Kalau diabaikan ada akibat serius.” Ucapnya.

Diberitakan Suara Pembaruan, Fahri mengingatkan jika Pemerintah hanya mempertimbangkan namun tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait Pelindo II, maka akan muncul Hak Menyatakan Pendapat atau HMP.

“Di kasus Pelindo II, itu hak angket. Kalau rekomendasi tak dijalankan, dugaan bisa ditingkatkan. Lalu muncullah Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. Nah, HMP ini sudah merupakan tuntutan hukum Konstitusi kepada presiden atau wakil presiden,” jelas Fahri.

“Kalau dia terbukti dan disahkan paripurna. DPR, dokumen HMP dikirim ke MK. Maka di MK diadakan persidangan pemakzulan, karena diduga presiden dan wapres diduga melanggar pasal-pasal UU yang bisa menimbulkan impeachment. Jadi ini tak main-main,” sambungnya. [suarapembaruan/islamedia]

Facebook Comments