PAHAM: Presiden Tidak Miliki Legal Standing Untuk Batalkan Perda

Inilah Perda Bernafaskan Islam yang Dihapus Jokowi

Islamedia – Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak memiliki dasar oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM).

Sekjend Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Rozaq Asyhari mengatakan batas waktunya sudaj terlewat sehingga Presiden dinilai bisa melakukan perubahan Perda.

Secara yuridis Presiden tidak memiliki legal standing untuk melakukan perubahan Perda, karena batas waktunya sudah terlewat,” ujar Rozaq, seperti dilansir Republika, Rabu (15/6).

Rozaq menjelaskan, karena persoalan jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi, maka Presiden tidak memiliki legal standing dalam pembatalan Perda tersebut.

Pada undang-undang sudah jelas, Presiden hanya memiliki waktu 60 hari untuk membatalkan Perda sejak diterima. Bila dilihat, hampir semua Perda yang dicabut adalah Perda yang diundangkan lebih dari 60 hari,” imbuhnya.

Kewenangan pencabutan perda oleh Presiden, lanjut Rozaq, termasuk pada fungsi pengawasan pemerintah, tepatnya executive review.

Karena ini merupakan tindakan hukum, tentunya harus dilakukan dengan prosedur dan aturan main yang berlaku. Jadi tidak bisa asal dilakukan, semua memiliki syarat dan ketentuan,” tambahnya.

Ia menyebutkan, untuk melakukan pembatalan Perda, setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pertama, sesuai dengan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam melakukan evaluasi Mendagri harus menemukan unsur Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, lanjutnya, pembatalan tidak dapat dilakukan dengan instrumen hukum lainnya, harus melalui Peraturan Presiden.

Ketiga, pembatalan Perda oleh Presiden ini hanya dapat dilakukan 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pemerintah daerah,” paparnya. [republika/islamedia]

Related Posts

Facebook Comments