Nasir Djamil : Pansus Freeport Dibentuk untuk Selamatkan Kekayaan Alam dari Bancakan Asing

Demi menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari bancakan pihak asing dan sebagai upaya membangun kemandirian bangsa, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyatakan kasus Freeport lebih tepat ditangani Panitia Khusus (Pansus).

“Menurut saya kasus Freeport ini sangat kompleksitas dan masalahnya besar, menyangkut perusahaan besar, dan orang-orang besar yang nanti akan dimintai keterangannya, maka yang paling pas regulasinya adalah Pansus,” ujar Nasir Djamil, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (1/2).

Dilansir oleh JPNN, Nasir mengatakan bahwa Pansus memiliki kewenangan yang lebih tinggi ketimbang Panja. Hal itu dikarenakan penanggungjawab Pansus langsung pimpinan DPR RI, sedangkan Panja, cukup pimpinan komisi bersangkutan saja.

“Mengingat banyak persoalan yang mengitari Freeport, lalu daya ungkitnya juga besar, cara yang efektif, ya bentuk Pansus untuk menuntaskan masalah yang selama ini menjadi pertanyaan publik dan sekaligus menyiapkan kemandirian bangsa di bidang pemgelolaan sumber daya alam,” papar Nasir.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pansus Freeport yang akan dibentuk harus fokus pada penyelidikan dan jangan ada kesan politisasi.

“Jadi, fokus pada penyelidikan masalah yang akan dibereskan dan hilangkan kesan politisasi,” katanya.

Oleh karena itu, untuk memiliki perangkatyang memadai, maka Pansus harus memiliki data yang kuat, akurat dan dalil-dalil yang juga sangat kuat.

“Setahu saya, sejumlah kawan-kawan di DPR tengah melengkapi data dan fakta yang lebih kuat,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan PKS akan ikut bersama inisiator Pansus Freeport selama data dan faktanya kuat serta didukung oleh argumentasi yang memadai

“Kalau PKS saya kira objektif saja, kalau fakta dan data serta argumentasi kuat, tentu bersama Pansus,” pungkasnya. [jpnn/islamedia]

Facebook Comments