Langgar Konstitusi, Jokowi Didesak Batalkan Kontrak Perpanjangan JICT

Puluhan perwakilan Serikat Pekerja JICT menyampaikan aspirasi di depan ruang Pansus Angket Pelindo II, Gedung DPR, Senayan (15/12).

Dalam aksinya tersebut, pengunjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kontrak perpanjangan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) Hong Kong.

“Pasalnya kontrak perpanjangan kedua tahun 2019 sampai dengan 2038 yang dilakukan atas ambisi Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan Peraturan Perundangan,” ‎ujar Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Hakim, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 15/12), dikutip dari rmol.

Ia melanjutkan, dari hasil temuan Pansus Pelindo II yang akan segera diparipurnakan, diduga kuat RJ Lino secara sistematis melakukan upaya perpanjangan JICT dengan membangkang terhadap UU dan merugikan negara. Menteri BUMN selaku pemegang saham juga melakukan pembiaran terhadap hal tersebut dan cuci tangan lewat izin prinsip yang dikeluarkan pada 9 Juni 2015.

‎ “Maka sudah sepantasnya Presiden Jokowi segera menghentikan perpanjangan kontrak JICT dengan asing demi potensi besar negara, kemandirian nasional dan Nawacita Presiden,” tegas Nova Hakim. [rmol/islamedia]

Facebook Comments