Kebakaran hutan lahan dan Rumah Oksigen

Pemadaman Kebakaran Hutan (Ilustrasi-okezone)

Islamedia – Kebakaran hutan lahan di Indonesia telah memasuki tahap sangat berbahaya. Karena tidak hanya mengancam nyawa warga di wilayah terdampak asap, melainkan juga menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar, bahkan bisa menyulut krisis politik. Beberapa tokoh daerah yang merasa warganya kurang diperhatikan Pemerintan Pusat akhirnya mengultimatum: jika tidak segera ditangani secara serius, maka daerah itu akan memisahkan diri dari NKRI. Tentu kita prihatin dan berharap dampak kebakaran dapat ditanggulangi segera dan tuntutan pemisahan diri dapat diredam.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membeberkan fakta mengejutkan, bahwa korban meninggal akibat asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sudah mencapai 10 orang. Itu belum termasuk 9 warga meninggal akibat terjebak api di hutan Gunung Lawu, Jawa Timur. Lebih dari 503.000 warga menderita sakit pernapasan, dan masih banyak yang belum memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit. Sekitar 43 juta penduduk di berbagai provinsi terdampak asap dan terpaksa menderita.

Mengingat dahsyatnya dampak yang ditimbulkan, BNPB berkesimpulam bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah tergolong kejahatan kemanusiaan (crime against humanitity), karena telah mengancam hak hidup dan merampas hak asasi warga untuk mendapat udara segar. Lebih mengejutkan lagi, BNPB berpendapat –sudah pasti berdasarkan data di lapangan– bahwa “hampir 99 persen kebakaran itu disengaja oleh manusia”, bukan peristiwa alami. Musim kemarau yang panjang dan gelombang panas El Nino hanya memperparah keadaan, tapi sumber kebakaran berasal dari perbuatan manusia.

Jika informasi BNPB dipandang valid, maka sudah cukup bukti permulaan untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran di berbagai daerah. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas, apabila mengetahui dan menemukan bukti pelanggaran lebih kongkrit. Tidak boleh ada kompromi, sebab kerugian yang diderita masyarakat amat besar secara material dan non-material. Penegakan hukum yang tegas akan memperkecil kemungkinan terjadinya bencana di masa akan datang.

Di tengah suasana duka akibat bencana nasional ini, kita melihat sisi lain dari manusia Indonesia, yakni keterampilan berbahasa. Tetiba istilah “KARHUTLA” begitu populer dikutip media massa dan disebarluaskan pengguna media sosial. Hal itu membuat fenomena alam yang amat tragis, kebakaran hutan dan lahan, jadi terdengar manis diucapkan. Semoga bangsa ini tidak sedang terjangkit eufemisme karena tak sanggup menghadapi kenyataan pahit dan berusaha menghindari konsekuensi perbuatan segelintir orang serakah.

Lembaga yang turut mengawasi pelestarian lingkungan, Badan Pelaksana REDD+ telah berkolaborasi dengan BNPB dan World Resources Institute mengembangkan “Karhutla Monitoring System”. Itu sebuah platform online untuk memonitor dan merespon gejala kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara, dengan memanfaatkan penginderaan satelit. Sistem pemantauan canggih itu sudah diluncurkan tahun 2014 dan secara aktual dapat memotret gejala kebakaran dengan resolusi tinggi. Bila sistem ini bekerja dengan baik, atau lebih tepat lagi: orang yang menjalankan sistem itu bekerja dengan baik, maka Karhutla dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini.

Kepala Badan REDD+, Heru Prsasetyo, pada saat peluncuran KMS menegaskan, penggunaan peta berskala 50 X 50 centimeter menjadi alat bukti paling kuat untuk menyeret pelaku pembakar hutan/lahan ke pengadilan. “Kita gunakan peta yang paling mutakhir, data yang paling terakhir, denga data satelit resolusi 50 X 50 cm. Makin tajam (peta sateit yang dipakai) makin bisa dibuat bukti. Dengan peta skala itu, yang nuduh juga nggak ngawur!” tandas Heru.

Rakyat menunggu ketegasan sikap Pemerintah terhadap perusak lingkungan, karena bukti pelanggaran sudah lebih dari cukup. Jika bersikap kompromi dan berlindung di balik eufemisme, maka bencana di masa datang akan lebih parah lagi. Fenomena kebakaran hutan dan asap yang berbahaya ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, tanpa tindakan tegas terhadap para pelanggar atau penjahat kemanusiaan (menurut definisi BNPB).

Sisi lain dari tragedi Karhutla ialah munculnya solidaritas sosial dan inovasi untuk menangani bencana. Warga Pekanbaru dan Provinsi Riau yang sudah langganan menghirup asap akhirnya bersatu menggalang gerakan #MelawanAsap. Anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, para karyawan dan pedagang, sopir angkutan umum dan pengemudi ojek, bergabung bersama mahasiswa dan akademisi meneriakkan: “Kami tidak butuh masker, kami butuh Udara segar!” atau “Bapak Presiden, kalau kami tidak sekolah, kami bodoh. Tapi, kalau kami masuk sekolah, kami akan mati (akibat asap)!”

Teriakan itu bukan tanda keputusasaan, tapi kemarahan karena seolah-olah alam yang dianggap bersalah (akibat kemarau panjang) dan para pejabat lepas tangan (karena di luar otoritasnya). Upaya aparat melakukan hujan buatan atau mengakomodasi pesawat pemadam api dari negara sahabat, dinilai tak cukup. Penanganan yang sistematis dan simultan/berkelanjutan dengan mengikutsertakan seluruh komponen warga, sangat diperlukan.

BNPB mengakui, tak ada satu pihakpun yang sanggup menanggulangi karhutla sendirian. Semua elemen harus bergandeng tangan. Termasuk ribuan pasukan TNI yang dikerahkan di berbagai daerah bencana, mereka merasa perlu untuk melakukan Shalat Istisqa lebih dulu, sebelum terjun ke hutan terbakar di Sumatera Selatan. Para prajurit yang terlatih itu tahu, bahwa peralatan dan tenaga mereka saja tak mampu memadamkan api yang membara di lahan gambut. Mereka butuh pertolongan Allah Sang Mahakuasa menurunkan hujan dan mengendalikan musim.

Atas kesadaran itulah segenap komponen warga bersatu menanggulangi bencana asap, termasuk pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meluncurkan Gerakan Nasional Tanggap Asap (#GentaPKS). Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri, mengikuti berita di lapangan dengan cermat. Pada mulanya, Habib Salim, berharap bencana asap dapat ditangani cepat karena Pemerintah Daerah/Pusat telah berpengalaman menangani hal serupa sebelumnya. Namun, musim kemarau lebih panjang dari perkiraan umum.

Sebagai Menteri Sosial RI periode 2009-2014, Habib Salim, tahu persis bagaimana sulitnya hidup di tengah bencana asap. Situasi panik dan frustasi sering menyergap warga di lokasi bencana, apalagi dampak asap berbeda dengan gunung meletus (abu dan lahar), gempa bumi atau tsunami yang kasat mata. Asap mengepung warga diam-diam, di waktu pagi, siang dan malam. Mula-mula hanya terasa sesak napas dan pedih mata. Lama-kelamaan asap akan mengotori paru-paru dan menyebabkan kematian, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia yang rentan.

Ketika mendengar markas DPW PKS Riau dijadikan Posko Evakuasi korban asap, Habib Salim memberi dukungan: “Kepada kader dan simpatisan @pksriau, jaga stamina dan layani warga. Semoga Allah ganti bencana menjadi rahmat.” Ia memuji inisiatif itu, walau belum ada instruksi dari DPP PKS.

Habib Salim juga mendukung keberanian anggota Kepanduan PKS di Pontianak dan Palangkaraya yang ikut memadamkan api bersama petugas BDPB dan Dinas Damkar (Pemadam Kebakaran). Bahkan, kantor DPW PKS Kalimantan Barat biasa dijadikan Posko transit Damkar. Kepanduan PKS sudah terlatih dengan keterampilan dasar survival, ada pula yang memiliki keahlian penanggulangan bencana tingkat lanjut. Disamping menjaga diri dan keluarga, kader PKS harus siap melayani dan melindungi warga yang menjadi korban.

Tatkala mengetahui anggota DPR RI Fraksi PKS menyumbangkan kelebihan dana tunjangannya untuk korban asap, Habib Salim tambah bersemangat. Sikap anggota parlemen yang berempati dengan rakyat itu diarahkan oleh Presiden PKS, Dr. M. Sohibul Iman. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, langsung menyerahkan dana senilai Rp 685.788.000 (berasal dari rekening 40 anggota Fraksi PKS) kepada Koordinator #GentaPKS, Dr. Fahmy Alaydroes. Uang rakyat kembali ke tangan rakyat. Tak ada yang tercecer satu rupiah pun.

Kader PKS tak hanya membagikan masker pelindung dan mengubah kantor DPW, DPD, hingga DPC sebagai lokasi penampungan, namun juga mengerahkan kader yang berprofesi sebagai dokter dan tenaga kesehatan untuk melayani warga. DPW PKS Kalimantan Tengah punya gagasan sederhana, mengubah markas partai yang selama ini dijauhi dan dicibir orang sebagai “Rumah Oksigen”. Di markas itu disiapkan ruangan kedap asap dan berpendingin udara, dengan fasilitas memadai, termasuk tabung oksigen portabel. Sehingga warga yang sesak napas bisa mengungsi sementara, bersantai bersama anggota keluarga. “Seperti di kamar hotel,” komentar seorang warga Palangkaraya.

Semoga rakyat Indonesia mampu mengatasi bencana asap dengan solidaritas nasional di berbagai lini. Dan, rakyat selalu ingat siapa yang berempati dan melayani mereka di masa sulit.

Sapto Waluyo

Related Posts

Facebook Comments