ICMI: Aparat Wajib Tindak Tegas Pengguna Simbol PKI

Inilah Kisah Nyata Detik-Detik PKI Menyerang Pondok Pesantren Gontor

Lemahnya sistem ekonomi dan penegakan hukum menjadi perhatian serius masyarakat terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus segera memperkuat dua hal itu agar masyarakat merasa aman dan nyaman sebagai warga negara Indonesia, demikian diutarakan Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo.

“Ini menjadikan Indonesia makin kesulitan di era sulit ini,” ujar Anton, dikutip dari Republika.co.id .

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat ini, ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan meningkatnya pengangguran di Indonesia, menandakan lemahnya perekonomian di masa pemerintahan Jokowi.

Di sisi lain, meningkatnya kejahatan menandakan lemahnya penegakkan hukum.

“Temasuk kejahatan yang mengancam keamanan negara yang sebetulnya telah diantisipasi dengan UU Nmor 27 th 1999 Tentang Kambeg ancaman pidana bagi penyebar ajaran komunis atau PKI yang telah dilarang di Indonesia hasil keputusan rakyat MPRS nomor XXV Th 1966,” papar Anton yang juga Ketua Bakorpa (Badan Koordinasi Penanggalan Penodaan Agama Pusat).

ia menjelaskan, alasan PKI dilarang di Indonesia adalah karena PKI berkali kali berkhianat pada bangsa dan negara dengan memaksakan kehendak membunuh putra-putra terbaik bangsa, seperti Kiyai, ulama dan membunuh 6 Jendral TNI.

Tambahnya, ‎keadaan sekarang ini mengingatkan era Gusdur, ketika menginjak tahun kedua pemerintahannya yang juga ada tanda-tanda akan menghidupkan PKI.

“Untuk itu kita berharap pemerintah dan penegak hukum tegas menghadapi gejala ini,” ungkapnya.

Menyikapi makin maraknya pemakaian kaos, baju atau pin berlogo PKI di Indonesia, Anton mengajak masyarakat mencermati unsur-unsur pada Pasal 107a, UU 27 Tahun1999, menyebutkan barang siapa secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dalam segala bentuk perwujudannya dipidana 12 tahun.

“Itulah bahayanya jika kita biarkan simbol PKI tersebut marak.‎ Paling tidak ada opini publik memaknai PKI sudah hidup lagi karena simbol-simbol-simbol PKI dibiarkan?” Imbuhnya.

Seperti halnya di Jerman, tutur Anton, di Jerman sampai sekarang dilarang keras menggunakan simbol-simbol nazi. Karena simbol itu adalah wujud existensi.

‎”Saya ingat tahun 1992 saya dikirim ke Jerman. Ada orang Iindonesia yang baru datang ke Jerman pake topi ada simbol nazi kecil . Staf kedubes kita langsung ingatkan jangan pake itu topi nanti diinterogasi polisi. Padahal waktu itu simbol nazi lagi ngetrend di Jakarta,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anton berharap Polisi di Indonesia bisa langsung menindak orang yang pake simbol PKI, jangan mennunggu rakyat bertindak yang menimbulkan kekacauan di masyarakat.

“Karena itu aparat negara kita sadarkan supaya bergerak cepat menghadapi tanda-tanda PKI mau hidup lagi ini agar Indonesia tidak berdarah-darah ke titik nol lagi,” katanya. [republika/islamedia]

Facebook Comments