Gunakan UU Darurat, Perancis Lakukan Penindasan Terhadap Muslim

PARIS - JANUARY 17: A Muslim woman demonstrates in the street against the French proposal to bar Muslim women from wearing headscarves in state schools on January 17, 2004 in Paris, France. French President Jacques Chirac asked parliament to ban the wearing of "hijab" (head scarf in Arabic). Other conspicuous religious symbols such as Jewish skullcaps and large crosses also face a ban in public schools to protect the country's secular nature. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Sejak 14 November 2015, atau sehari setelah Serangan Paris yang menewaskan 130 orang, aparat kepolisian Perancis terus melakukan penggerebakan kasar dan penangkapan diskriminatif terhadap Muslim semua usia.

Hal tersebut ditanggapi Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International (AI) yang mengatakan Prancis menggunakan undang-undang darurat untuk menindas Muslim.

Dilansir oleh Inilah, HRW dan AI mengatakan aparat keamanan Prancis menggedor rumah-rumah dan restoran milik Muslim, masjid, memecahkan barang, melempar kitab suci Al Quran ke lantai, dan lainnya.

Tidak hanya itu, akibat tindakan diskriminatif aparat polisi Perancis, ada yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, dan menderita secara fisik.

Lebih lanjut, HRW menyebutkan antara 350 sampai 400 Muslim dikenakan tahanan rumah. Padahal, unit kontraterorisme di Kejaksaan Paris hanya membuka lima investigasi.

“Perancis memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan publik, dan mencoba mencegah serangan,” ujar Izza Leghtas, peneliti HRW.

“Namun, polisi Prancis menggunakan UU Darurat untuk menindas. Itu tidak bisa dibenarkan,” tambahnya.

Lebih 60 Muslim yang diwawancarai AI mengatakan polisi menggunakan kekerasan secara berlebihan, dan menindak keras tanpa penjelasan.

“Liberte, fraternite, dan egalite — simbol revolusi Prancis yang masih didengungkan — rusak parah hanya beberapa hari setelah Serangan Paris 13 November, “ ujar Leghtas. [inilah/islamedia]

Facebook Comments