Buka Masalah Freeport, Fahri Hamzah Harap Usulan Pansus Disahkan

Menyusul usulan dibentuknya pansus untuk membuka masalah kontrak Freeport, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berharap usulan itu bisa difinalisasi dan dibacakan sebelum penutupan masa sidang DPR RI tahun ini.

Fahri Hamzah mengatakan saat ini sedang dilakukan proses pengumpulan tanda tangan persetujuan pembentukan Pansus. Usulan juga sudah disosialisasikan ke fraksi-fraksi, dan mayoritas mendukung, termasuk PDI Perjuangan.

Paripurna penutupan masa sidang DPR sendiri adalah 18 Desember 2015. Dengan demikian, maksimal 17 Desember, usulan itu sudah masuk ke pimpinan DR agar Januari tim sudah bisa bekerja.

“Kita tinggal meminta kalau sudah lengkap, para pengusul tentu mengirim surat ke pimpinan DPR, minta penjadwalan di paripurna. Kalau bisa sebelum masa sidang terakhir yang jatuh 18 Desember. Misal tanggal 17 Desember. Kalau bisa diterima di Paripurna, maka pada Januari, tim bisa mulai bekerja,” jelas Fahri, Minggu (13/12), dilansir suara pembaruan.

Dijelaskan fahri, pihaknya ingin tahu untung rugi Freeport bagi masyarakat Papua, agar tidak ada fitnah bahwa masyarakat ibu kota menikmati kekayaan Papua.

“Termasuk kita ingin tahu, untung rugi Freeport bagi masyarakat Papua. Seperti yang saya usulkan, 100 persen pendapatan Freeport diberi ke Papua untuk membangun. Biar seolah tak ada fitnah, masyarakat ibu kota berpesta pora dengan kekayaan Papua,” ujar Fahri.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kali ini harus ada keterbukaan ke masyarakat secara umum. Sebab ada pandangan, termasuk dari Presiden Jokowi, bahwa harus jelas Indonesia dapat apa dari hasil tambang di Papua.

“Istilahnya seluruh aspek harus diketahui masyarakat. Misal, di kampung saya ada Newmont. Saya pimpinan dewan saja tak paham, syakwasangka banyak, siapa ambil keuntungan apa. Itu perlu investigasi,” sambungnya. [suarapembaruan/islamedia]

Facebook Comments