Ahok Ngotot Ajukan Yudicial Review UU Pilkada, HNW: Jangan-jangan Ahok Ingin Gunakan Birokrasi dan APBD untuk Kepentingan Kampanye

Islamedia – Menanggapi sikap Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang menolak mengambil cuti kampanye dan bahkan mengajukan yudicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan hal tersebut adalah haknya. Meski Menteri Dalam Negeri, katanya, sudah mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak mengajukan yudicial review.

Mau bagaimana lagi, Menteri Dalam Negeri juga sudah sampaikan kritik Ahok yang membawa UU Pilkada ke MK. Tapi sampai hari ini, Pak Ahok kan tidak mengurungkan niatnya untuk menggunakan haknya,” tukas Hidayat di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Dilansir JPNN, lebih lanjut, Hidayat mengingatkan, UU tersebut dibuat untuk kebutuhan nasional, bukan hanya urusan Kota Jakarta. Menurutnya, jika nanti MK mengabulkan permohonan Ahok dan petahana tidak mau ambil cuti, ini sangat mengkhawatirkan.

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, pada pikada serentak sebelumnya semua petahana harus mundur dari semua jabatannya supaya tidak terjadi conflict of interest dan tidak mempengaruhi kebijakan serta menyeret birokrasi agar mendukung petahana.

Hidayat juga curiga, sikap ngotot Ahok mengajukan yudicial review karena ia ingin menggunakan birokrasi dan APBD untuk kepentingan kampanye.

Melihat ngototnya Ahok membawa UU Pilkada ke MK, ini menjadi bagian dari kecurigaan, jangan-jangan memang ada keinginan untuk memakai birokrasi dan APBD untuk kepentingan kampanye dengan cara-cara yang kita mengertilah, bagaimana itu dilakukan?,” ujarnya. [jpnn/islamedia]

Facebook Comments