Agar Tak Terjadi Konflik, MUI Minta Aturan Pendirian Rumah Ibadah Harus Ditegakkan

Ketua MUI, Din Syamsudin (antara)

Islamedia – Insiden perusakan dan pembakaran rumah ibadah baik yang terjadi di Tolikara, Papua maupun di singkil, Aceh harus menjadi perhatian pemerintah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa rumah ibadah baik masjid, gereja, vihara atau rumah ibadah lainnya bukan hanya menjadi sebuah tempat untuk menjalankan kebebasan menjalankan ritual agama. Tetapi menurutnya, rumah ibadah adalah sebuah lembaga sosial, yang memiliki efek sosial, ekonomi dan politik.

“Kalau pembangunannya tidak diatur, konflik akan terus terjadi,” Ujar Din Syamsuddin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Menurut mantan ketua PP Muhammadiyah ini, penting bahwa pemerintah harus hadir guna mengatasi masalah dimensi sosial tersebut dalam hubungan sosial antarumat beragama.

Din juga menegaskan, pemerintah tak perlu masuk ke dalam ranah keyakinan umat beragama, tetapi cukup hubungan sosial antar pemeluk agama.

“Negara punya kewajiban. Kalau ada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM), itu yang harus dilakukan dan ditegakkan, terkait pendirian rumah ibadah,” ungkapnya seperti dikutip dari Vivanews.

Sebagaimana diberitakan, terjadi insiden perusakan rumah ibadah di Desa Sukamakmu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Selasa, (13/10/2015) yang dilakukan oleh sekelompok massa.[islamedia/viva/YL]

Facebook Comments